Langkah Jernih yang Diambil KOMINFO

Kamis, 19 Agustus 2021 Unikom Kreasi Media

Indonesia tengah bersiap menyambut era digital. Era ini berawal dari International Telecommunication Union (ITU) di Jenewa pada 2006 yang telah menyepakati batas akhir penghentian siaran analog dan sepenuhnya beralih ke penyiaran digital di seluruh negara anggotanya pada 17 Juni 2015. Namun pada praktiknya, Indonesia tertinggal dalam menerapkan teknologi siaran digital. Salah satu penghambat rencana digitalisasi penyiaran tersebut yakni belum adanya payung hukum yang menaungi, baik itu untuk Lembaga Penyiaran maupun untuk masyarakat Indonesia sebagai penggunanya. Setelah menunggu kurang lebih 11 tahun lamanya, wacana migrasi TV analog ke TV digital secara bertahap sudah mulai direalisasikan.


Apa latar belakang migrasi TV digital?


Indonesia harus melalui labirin panjang untuk mewujudkan digitalisasi teknologi dan informasi. Berawal pada tahun 1997, sebenarnya Indonesia sudah membuka langkah menuju siaran TV digital. Kemudian melakukan kajian pada tahun 2004 dan di tahun 2007 berhasil melakukan uji coba pertama. Namun pelaksanaan tersebut tertunda karena belum adanya hukum yang mengatur penyiaran digital. Hingga akhirnya, DPR RI yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, memberikan titik terang dan jalan keluar dalam regulasi sektor penyiaran yang sempat tertunda itu. Dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Swasta (LPS) hingga Komunitas (LPK) untuk bermigrasi dari teknologi analog ke digital paling lambat 2 tahun setelah pengesahan, yakni 2 November 2022. Hal ini pun dinilai sebagai sebuah tonggak sejarah baru hukum Indonesia, serta bentuk dukungan dalam percepatan transformasi digital. Hal ini juga menjadi salah satu langkah jernih yang diambil oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk merapikan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Setelah ditetapkannya tenggat waktu Analog Switch Off (ASO) yang tertulis dalam Pasal 60A Undang-Undang Cipta Kerja, Indonesia bisa memperkecil jarak ketertinggalan dari negara lain yang sudah lebih dulu memanfaatkan digital dividend. Ke depannya, spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas ini, dapat digunakan untuk kepentingan lain yang tak kalah genting, diantaranya dalam sektor pendidikan, kesehatan, hingga penanganan bencana alam.


Perbedaan TV digital dan TV analog


Secara teknologi, perbedaan yang pertama adalah jenis sinyal informasi yang ditransmisikan. Sesuai namanya, TV analog menerima sinyal analog, menerima 1 frekuensi dan bisa menayangkan 1 program. Sementara TV digital menerima bit data yang dapat menayangkan gambar dengan definisi tinggi (HDTV), 1 frekuensi dapat menayangkan 12 program siaran SDTV (Standard Definition Television) dengan format ukuran layar lebar yaitu 16:9.


Apa yang dibutuhkan masyarakat untuk dapat migrasi ke TV digital?


Agar dapat mengakses TV digital, masyarakat membutuhkan perangkat keras yang bernama Set Top Box (STB) yang membantu agar bisa menerima sinyal DVB-T2. Masyarakat yang memiliki televisi model lama tidak perlu khawatir untuk mengganti televisi menjadi model terbaru. Dengan televisi model lama pun, masyarakat masih bisa menikmati tayangan TV digital dengan bantuan STB yang terhubung dengan televisi. Masyarakat yang sudah memiliki smart TV tidak perlu lagi menggunakan alat tambahan STB, karena smart TV sudah memiliki akses untuk mendapatkan siaran digital.


Langkah demi langkah menuju migrasi TV Digital


Isi dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak memaksa Pemerintah maupun masyarakat untuk segera beralih pada TV digital. Wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang banyak, membutuhkan waktu bagi Pemerintah, khususnya Kominfo, untuk meratakan sosialisasi kebijakan tersebut. Langkah demi langkah diambil oleh Kominfo untuk menerapkan ASO mulai dari Indonesia bagian paling barat hingga bagian paling timur dalam kurun waktu 2 tahun. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari keterkejutan masyarakat ketika siaran TV analog dimatikan.


Apresiasi terealisasinya TV digital


Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu kesuksesan dari Pemerintah dan DPR RI dalam estafet tongkat kebijakan dari masa ke masa untuk mewujudkan era digital yang diawali oleh migrasi TV digital. Tak luput, masyarakat pun turut berperan dalam menyelesaikan Undang-Undang yang berkaitan dengan sektor pos, telekomunikasi dan penyiaran tersebut. Selain itu, terbitnya Undang-Undang yang disebut juga Omnibus Law ini mengutamakan kemudahan dalam proses izin berusaha, termasuk dalam bidang penyiaran. Namun peran publik masih dilibatkan secara aktif untuk melakukan kontrol terhadap komitmen dan tanggung jawab industri penyiaran sebagai bentuk kedaulatan masyarakat Indonesia.Penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) meliputi 2 tingkatan. Pertama yaitu IPP Prinsip, dimana masyarakat yang diwakili oleh KPI berwenang untuk mengawasi dan mengevaluasi 1 tahun masa percobaan Lembaga Penyiaran. Ketentuan yang harus dipenuhi diantaranya persentase konten lokal, tayangan asing, iklan komersial, komitmen perlindungan anak dan remaja, kualitas konten dan lainnya yang sesuai dalam peraturan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran). Kedua yaitu IPP Tetap yang sistemnya sama seperti IPP Prinsip, namun masa pengawasannya selama 9 tahun.


Apa saja manfaat TV digital bagi masyarakat Indonesia?


Hampir 90% negara di dunia telah menghentikan siaran TV analog dan Indonesia akan menjadi bagian dari negara-negara tersebut. Masyarakat dapat merasakan manfaat dari migrasi TV digital diantaranya kenyamanan dalam menikmati siaran TV yang menghasilkan kualitas gambar lebih bersih dan stabil, suara yang dihasilkan jernih, tahan terhadap berbagai macam gangguan secara audio maupun visual. Untuk mendapatkan manfaat tersebut, dibutuhkan STB yang berfungsi sebagai alat yang memproses sinyal digital menjadi sinyal analog yang ditangkap oleh antena UHF, namun tidak menurunkan kualitas dari audio dan visualnya. Kemudian, dengan teknologi canggih, masyarakat bisa menjadi lebih waspada terhadap potensi bencana alam dengan adanya sistem peringatan bencana alam dini yang terdeteksi dan muncul melalui STB yang terhubung dengan televisi. Peralihan ini tidak hanya sebatas pada problematika penyiaran televisi, namun lebih luas lagi yang berkaitan dengan bidang telekomunikasi masa depan di Indonesia. Frekuensi radio yang tersisa dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses kecepatan internet berkualitas 5G. #TVdigital #BersihJernihCanggih